Siberriau-Kuansing- Wakil Ketua I DPRD Kuansing Satria Mandala Putra memimpin rapat paripurna DPRD Kuansing tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024, yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kuansing, Senin (24/03/2025) siang.

Sidang paripurna DPRD Kuansing dihadiri Ketua DPRD H. Juprizal dan Anggota, Wakil Bupati H. Mukhlisin, forkopimda, staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, sekretaris dewan, kabag, kabid, camat dan insan pers Kuansing.

Wabup Kuansing H. Mukhlisin dalam pidatonya mengatakan bahwa LKPJ kepala jaerah secara substansi berisikan keterangan dasar hukum, visi-misi kepala daerah, data umum daerah, perubahan penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Mukhlisin menyampaikan bahwa prioritas pembangunan Kuansing tahun 2024 dilaksanakan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, dan mengacu pada visi pembangunan 5 tahun, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera, dan Harmonis (Kuantan Singingi Negeri Bermarwah)," jelasnya.

Guna mencapai visi pembangunan 5 tahun dimaksud, maka diimplementasikan melalui misi, tujuan dan sasaran, strategi serta arah kebijakan.

Pada tahun 2024 telah ditetapkan beberapa prioritas pembangunan, yakni:

1. Meningkatkan Pembangunan Manusia;
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi;
3. Meningkatkan Infrastruktur;
4. Manajemen Birokrasi yang Melayani.

"Pada tahun 2024, kondisi makro Kuansing berdasarkan data dari BPS mendapatkan hasil yang baik. Terbukti dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 mencapai 74,00, masih rendah dibanding IPM Riau sebesar 75,67. Angka pengangguran terbuka tahun 2024 mencapai 2,48 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,18 persen. Lalu, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 3,12 persen, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 sebesar 2,87 persen," ungkap Wabup.

Wabup menyampaikan bahwa Pemkab Kuansing telah melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pembangunan daerah.

Hal itu dilihat dari realisasi atau pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Perubahan Penjabaran Anggaran.

"Ada juga indikator lain, seperti penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian kinerja pada penjabaran LKPj ini. Alhamdulillah semua sudah dilaksanakan dengan baik pada tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih atas capaian dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah. Semua prestasi tersebut merupakan hasil dari kerja keras kita bersama dan berkat dukungan dari banyak pihak, terutama DPRD Kuansing," tukasnya. (Infotorial DPRD Kuansing/Zar)