Siberriau-Kuansing- DPRD Kuantan Singingi, Senin (5/5/2025) menggelar Pandangan Umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2024, yang dipimpin Ketua DPRD H Juprizal, dan dihadiri Wakil Bupati H Mukhlisin, Pj Sekda Dr H Fahdiansyah, Setwan, Kaban, Kadis, Kabag, Camat dan anggota DPRD Kuansing serta insan pers.

Mengenai LKPJ Bupati Tahun 2024, memang mendapat sorotan dari seluruh Fraksi-fraksi DPRD Kuansing. Namun, semuanya itu sebenarnya bukan hanya persoalan menerima atau menolak terhadap LKPJ 2024, tetapi juga banyak sekali catatan-catatan yang disampaikan masing-masing fraksi pada Pemerintah Daerah pada rapat paripurna tersebut.

Beberapa poin yang menjadi catatan, ada lima fraksi dari tujuh fraksi yang ada di DPRD, yakni Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Dasver Librian, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Yusliadi, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Meirizaldi, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Ike Krisnawati dan Fraksi PAN melalui juru bicaranya Desta Harianto.

Di mana kelima fraksi di DPRD meminta agar Pemkab Kuansing segera menuntaskan, segala bentuk tunda bayar tahun 2024 lalu. Baik tunda bayar dalam pekerjaan fisik, kegiatan pada pihak ketiga, tunda bayar gaji honorer, guru, perangkat desa dan lainnya harus segera dituntaskan pada tahun 2025 ini.

Begitu juga terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuansing Tahun 2024 lalu belum maksimal. Karena itu perlu dilakukan penggalian sumber-sumber potensi yang ada agar PAD yang dihasilkan bisa meningkat. Ini mendapat sorotan dari ketujuh Fraksi DPRD Kuansing

Berikut pandangan yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Dasver Librian menyebutkan LKPj merupakan wadah untuk evaluasi kinerja kepala daerah dalam menjalankan visi misi kepala daerah dan realisasi anggaran.

Selama tahun 2024, Fraksi Gerindra melihat pemda sudah melaksanakan kegiatan program dan realisasi anggaran cukup baik. Karena itu, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas capaian itu dan lebih baik ke depannya.

Namun, pada tahun 2024, ada kegiatan yang tunda bayar. Gaji honorer, guru, pihak ketiga dan lainnya. Di mana itu haruslah dituntaskan segera.

Kemudian, meminta kepada pemda untuk efisiensi dalam penggunaan anggaran dari pemerintah pusat, yang haruslah didasarkan skala prioritas dan kepentingan masyarakat.

Fraksi Gerindra juga meminta pemda untuk ikut menyukseskan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sebab bila suatu daerah ingin maju.

Dalam upaya peningkatan PAD yang tahun lalu baru tercapai 71,06 persen dari target. Untuk itu, meminta pemda melalui dinas terkait dalam mengelola PAD harus terus menggali semua potensi PAD dengan maksimal, termasuk pemanfaatan potensi aset daerah. Dengan begitu, ke depan PAD yang dihasilkan lebih meningkat.

Menanggapi pandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD tentang tunda bayar dan peningkatan PAD, Wakil Bupati Kuansing H Mukhlisin didampingi Pj Sekda H Fahdiansyah menjelaskan, kondisi tunda bayar tidak bisa terelakkan dan tidak hanya terjadi pada Pemkab Kuansing saja. Tetapi semua daerah di Riau termasuk Provinsi Riau sendiri.

Pemkab tentu saja berkomitmen pada tahun 2025 ini bisa menuntaskan semua kegiatan tunda bayar itu. "Insyaallah bila uang kita ada, tentu akan kita bayarkan. Insyaallah tahun ini bisa tuntas," kata Mukhlisin.

Begitu juga soal PAD, pada 2024 lalu target PAD Rp170.636.769.359 dan terealisasi 71,60 persen, menjadi perhatian semua OPD di lingkungan Pemkab Kuansing. Dengan menggali dan memaksimalkan potensi sumber-sumber PAD yang ada.

Mukhlisin yakin, dengan target PAD di 2025 mencapai sekitar 240 miliar rupiah lebih, realisasi akan lebih meningkat dari 2024 lalu. "Saya yakin, dengan semua kita bergerak, realisasi PAD akan jauh lebih meningkat," ujarnya.

Sementara Pj Sekda H Fahdiansyah mengatakan, tunda bayar merupakan kewajiban yang akan tetap dibayarkan sesuai dengan dana yang masuk. Bulan lalu, pemkab sudah menuntaskan pembayaran gaji honorer Kuansing dan beberapa kegiatan lainnya sekitar 20 miliar rupiah.

"Kalau tunda salur dari pusat dan provinsi terbayarkan, maka tunda bayar yang hasil audit internal sekitar 182 miliar rupiah lebih itu bisa tuntas. Tetapi sampai hari ini, itu belum terlihat. Makanya kita masukan ke struktur APBD 2025 dalam RAK untuk dibayarkan," ujarnya. (Infotorial DPRD Kuansing/Zar)

Sumber: Riau Pos...