Siberriau-Pekanbaru- Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menghadiri halalbihalal sekaligus silaturahmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau bersama organisasi kemasyarakatan Islam Jumat (16/5/2025) di Gedung Daerah Balai Serindit. Dia menegaskan pentingnya peran ulama dalam menjaga persatuan umat dan membangun daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran para tokoh agama dan ormas Islam. Ia menyebut bahwa kehadiran ulama adalah tanda bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat tetap harmonis.

"Kami sangat senang bisa bersama para ulama. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan tokoh agama tetap terjaga dengan baik," ujar Abdul Wahid.

Ia menambahkan bahwa ulama bukan hanya sekadar pengeluar fatwa, tetapi juga memiliki peran luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjaga nilai-nilai adat. Menurutnya, sinergi antara ulama, pemerintah, dan pemuka adat adalah kunci keberhasilan pembangunan di Riau.

"Ulama adalah mitra strategis. Mereka bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga penggerak sosial yang memiliki peran besar dalam menyatukan umat dan menjaga budaya," jelas Gubernur.

Gubernur Wahid juga menyoroti pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Ia menyampaikan bahwa jika di masa lalu sempat ada perbedaan pandangan, saat ini semua pihak harus bersatu demi masa depan daerah.

"Persatuan adalah fondasi dalam membangun bangsa dan daerah. Hari ini kita bersatu karena kita sadar bahwa membangun Riau membutuhkan kerja sama semua pihak," katanya.

Ia juga mengapresiasi peran MUI sebagai rujukan moral dan spiritual bagi masyarakat Riau yang mayoritas beragama Islam. Pemerintah, katanya, sangat membutuhkan kontribusi MUI dalam menyebarkan pemahaman agama yang damai dan menyejukkan.

"Riau adalah tanah Melayu yang kaya budaya dan nilai keislaman. Ulama dan lembaga agama harus menjadi penjaga nilai itu agar tidak tercabut dari akar kita," ujarnya.

Dalam upayanya membangun Riau bermarwah, Abdul Wahid juga menyinggung pentingnya memajukan industri budaya Melayu. Ia menargetkan Riau menjadi pusat kuliner halal dan kota berkonsep waterfront city, termasuk revitalisasi kawasan kota tua di Pekanbaru.

"Tahun ini kita mulai desain Islamic Center di bekas arena MTQ. Insyaallah 2026 pembangunannya dimulai. Ini akan menjadi simbol kehidupan Melayu Islam di Riau," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak semua pihak untuk terus menjaga kebersamaan, menghargai perbedaan, dan bekerja sama demi kemajuan Bumi Lancang Kuning.

Premanisme Harus Diberantas, APH Diminta Bertindak Tegas

Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, menegaskan komitmennya dalam memberantas premanisme yang masih menjadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan masyarakat di Provinsi Riau. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.

Menurut Abdul Wahid, premanisme merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah. Kondisi tersebut, jika dibiarkan, tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di Riau. Oleh karena itu, ia menilai pemberantasan premanisme adalah langkah penting yang harus segera dilakukan secara menyeluruh.

“Saya menyambut baik atas gerakan memberantas premanisme. Karena ini penting untuk menjaga kondusivitas di lingkungan masyarakat, pergerakan ekonomi dan investasi,” ujarnya kepada Tim Media Center usai menghadiri kegiatan Halalbihalal bersama Majelis Ulama Indonesia di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (16/5/2025).

Pemerintah Provinsi Riau memandang bahwa keamanan merupakan fondasi utama dalam mendukung suksesnya pembangunan di berbagai sektor. Abdul Wahid menyebutkan bahwa kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas akan terwujud apabila situasi keamanan dapat terjaga dengan baik. Maka dari itu, segala bentuk gangguan, termasuk aksi premanisme, tidak bisa ditoleransi.

“Salah satu penentu sukses atau tidaknya pembangunan itu adalah orang (Masyarakat) merasa nyaman. Sementara kenyamanan itu tercipta apabila ada kemanan. Keamanan ini terkadang bisa terganggu akibat ulah dari premanisme,” terangnya.

Sebagai bagian dari upaya konkret, Pemerintah Provinsi Riau telah menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas para pelaku premanisme. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum di lapangan, sekaligus memberi efek jera bagi pelaku yang kerap meresahkan masyarakat.

“Saya mendukung penuh upaya pemberantasan premanisme ini, kita bersama Pak Kapolda dan Pak Danrem bersatu dalam rangka menciptakan keamanan di masyarakat,” katanya.

Abdul Wahid menyampaikan bahwa pemberantasan premanisme tidak hanya penting untuk sektor keamanan, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian daerah. Kondisi wilayah yang aman dan tertib akan meningkatkan daya tarik Riau sebagai destinasi investasi yang potensial bagi pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, lingkungan yang bebas dari premanisme juga dinilai akan memperkuat stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan terciptanya rasa aman, warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan usaha.

Pemerintah daerah, lanjut Abdul Wahid, akan terus memantau dan menindaklanjuti segala laporan masyarakat terkait aksi premanisme di berbagai wilayah. Respons cepat dari aparat dan sinergi antarinstansi akan menjadi kunci dalam menekan angka kriminalitas serta menjaga nama baik Riau sebagai daerah yang ramah dan aman.

“Saya minta aparat penegak hukum untuk menindak tegas semua kegiatan premanisme. Kita tidak mau premanisme menjadi salah satu penghalang tumbuhnya perekonomian dan investasi di Riau,” tegas Wahid.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat, Gubernur Riau optimistis bahwa Provinsi Riau dapat terbebas dari premanisme. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban lingkungan serta melaporkan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan dan intimidasi demi menciptakan Riau yang aman, damai, dan sejahtera.

Gubri Abdul Wahid Ajak MUI Perkuat Wawasan Keagamaan dan Tangkal Aliran Menyesatkan

Gubernur Riau Abdul Wahid mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk terus meningkatkan perannya dalam mengedukasi dan memperluas wawasan masyarakat terkait komitmen pemerintah dalam menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Peran strategis MUI dinilai penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa kedamaian adalah fondasi utama bagi kehidupan sosial yang stabil.

Pemerintah Provinsi Riau memandang bahwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai pilar sosial yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Abdul Wahid menekankan bahwa jika terdapat aliran-aliran menyimpang yang meresahkan atau menyesatkan, MUI harus hadir untuk memberikan pembinaan dan bimbingan agar masyarakat dapat kembali ke jalan yang benar sesuai ajaran Islam.

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Provinsi Riau memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kemurnian akidah dan moderasi beragama. Oleh karena itu, keterlibatan MUI sangat dibutuhkan untuk menjadi garda terdepan dalam menyaring informasi dan ajaran yang masuk ke tengah masyarakat, serta mendorong nilai-nilai Islam yang damai dan toleran.

“Peran MUI sangat kami nantikan, kami butuh pemahaman, dan pengertian MUI dalam memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama kalau ada aliran-aliran yang menyesatkan,” tegas Gubri.

Gubri juga melihat bahwa anggota MUI umumnya merupakan tokoh masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan warga. Dengan posisi strategis ini, MUI diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan umat dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan dan menjaga ketertiban sosial yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan.

Lebih lanjut, Abdul Wahid menegaskan bahwa Provinsi Riau sangat menjunjung tinggi ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah. Prinsip ini dianggap sejalan dengan upaya menjaga kerukunan umat Islam serta membentengi masyarakat dari perpecahan akibat perbedaan paham yang ekstrem. Ia berharap ajaran ini dapat dijadikan landasan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di daerah.

“Mari kita tatap Ahlussunnah Wal Jamaah sebagai pilar bagi kita untuk mewujudkan dan memperkuat rasa kesatuan dan persatuan. Kalau kita sudah bersatu padu, Insyallah negeri kita pasti akan maju,” katanya.

Dalam menghadapi era globalisasi, Gubri menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, terutama terhadap generasi muda. Perkembangan informasi dan teknologi membawa perubahan besar, tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam pola perilaku yang menyimpang, seperti penyebaran paham LGBT dan gaya hidup bebas.

Abdul Wahid menilai bahwa tantangan tersebut harus direspons secara bijak dan sistematis, salah satunya dengan memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan seperti MUI. Kerja sama ini penting agar pembinaan moral dan akhlak masyarakat, khususnya anak muda, dapat berjalan beriringan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keagamaan dan budaya.

“Kami berharap MUI dapat menjalankan perannya, dalam mempertahankan budaya dan wawasan keagamaan. Sehingga agama dan budaya tidak tercabut dari fondasi tempat dia berpijak. Oleh karena itu, peran lembaga dakwah sangat penting bagi kami,” katanya.

Dengan landasan yang kokoh pada nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah serta kolaborasi yang baik antara pemerintah dan MUI, Abdul Wahid optimistis bahwa Riau dapat menjadi provinsi yang tidak hanya religius, tetapi juga aman, damai, dan bersatu dalam keberagaman. (Mediacenter Riau/ns/wjh)

Sumber

https://mediacenter.riau.go.id/read/91438/gubri-abdul-wahid-ungkap-ulama-memiliki-peran.html

https://mediacenter.riau.go.id/read/91439/gubri-abdul-wahid-premanisme-harus-diberantas.html

https://mediacenter.riau.go.id/read/91440/gubri-abdul-wahid-ajak-mui-perkuat-wawasan-ke.html