Kuansing, Siberriau- Bupati Kuantan Singingi H. Suhardiman Amby bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan meninjau langsung lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Piudang, Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuansing, Kamis (21/8/2025).

Selain itu, juga turut dihadiri Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hertanto, jajaran Polda Riau dan Polres Kuansing serta sejumlah media.

Bupati Kuantan Singingi H. Suhardiman Amby sangat mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Provinsi, Kepolisian dan Pemerintah Daerah yang berhasil membuat aliran Sungai Batang Kuantan kembali jernih.

Bupati juga mengimbau masyarakat Kuansing, untuk dapat menghentikan aktivitas tambang ilegal sampai adanya izin resmi.

Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) berinisiatif untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal, sekaligus menetapkan wilayah pertambangan rakyat yang diperbolehkan.

"Kami akan menata ulang dan mengurus izinnya agar masyarakat tetap bisa menambang dengan syarat tidak merusak lingkungan. Kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan koperasi akan dilakukan agar tata kelolanya sesuai aturan," ujarnya.

Selama ini, katanya, Sungai Batang Kuantan tercemar akibat tambang ilegal, namun sekarang sudah kembali jernih,” sebutnya.

Sementara Bupati Inhu Ade Agus Hertanto menyatakan pihaknya akan meminta arahan Gubernur, terkait pengelolaan tambang masyarakat di wilayahnya dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menindak pelaku tambang ilegal. 

Dirinya sangat mengapresiasi hasil penindakan di Kuansing, yang berdampak positif pada kualitas air Sungai Batang Kuantan hingga Indragiri Hulu.

Sedangkan Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan menegaskan bahwa penindakan terhadap aktivitas PETI akan dilakukan secara tegas dan berkelanjutan.

"Saya ingatkan kepada para pelaku yang masih melakukan kegiatan ilegal tambang emas, kami akan menindak tegas. Penindakan ini tidak berhenti di sini, kami akan terus melakukan penyisiran mulai dari Sungai Kuantan hingga Sungai Indragiri Hulu. Kami juga akan bekerja sama dengan TNI dan stakeholder terkait untuk menertibkan tambang ilegal,” tegasnya.

Kapolda juga menekankan dampak negatif dari tambang ilegal, baik bagi lingkungan maupun bagi daerah dan masyarakat.

“Tambang emas ilegal merusak alam, tidak memberikan kontribusi untuk daerah, masyarakat, dan juga tidak membayar pajak. Saya mendukung penuh apa yang disampaikan Gubernur agar tambang rakyat dikelola kembali secara legal,” tambahnya. (Advertorial Kominfo Kuansing/Zar)