Rakor Bencana, BPBD Samakan Persepsi Penanganan Lintas Sektor

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuantan Singingi Yulizar. (Foto: Zar).

Kuansing, Siberriau- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, selaku leading sector penanggulangan bencana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bencana alam guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem. 

Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan agar penanganan bencana berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih.

Rakor tersebut melibatkan camat, kepala UPTD, serta OPD terkait, termasuk unsur TNI dan Polri. Selama ini, penanganan bencana berada di beberapa sektor, namun kini koordinasi dipusatkan di BPBD agar respons kebencanaan lebih cepat dan terarah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuantan Singingi Yulizar kepada Media siberriau.com belum lama ini menjelaskan bahwa berdasarkan laporan BMKG, dalam 10 hari ke depan curah hujan berada pada kategori normal hingga di atas normal. Kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan banjir bandang di sejumlah wilayah.

“Karena potensi hujan masih cukup tinggi, kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap perubahan cuaca yang ekstrem. Hujan singkat dengan intensitas tinggi dapat memicu banjir secara tiba-tiba,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, katanya, BPBD telah melakukan pemantauan debit air melalui alat deteksi dini banjir, menggelar kesiapsiagaan personel, serta memperkuat administrasi kebencanaan. BPBD juga telah menetapkan status siaga darurat bencana sejak 1 Desember dan akan segera memperpanjang status tersebut karena kondisi masih dinilai rawan.

BPBD juga memetakan sejumlah daerah rawan banjir bandang, terutama di anak-anak sungai seperti Sungai Petapahan (Gunung Toar), Rambahan (Logas Tanah Darat), Rawang Udang (Benai), dan Muara Tiu (Pucuk Rantau)," sebutnya.

"Banjir di anak sungai lebih berbahaya karena datang secara mendadak, dan kerap menimbulkan kerugian materi serta korban jiwa," paparnya.

Selain permukiman, potensi bencana juga mengancam sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta fasilitas pendidikan. Kepala BPBD menegaskan bahwa potensi banjir tidak hanya dipengaruhi curah hujan lokal, tetapi juga kondisi di wilayah hulu Sumatra Barat," jelasnya.

“Jika status meningkat menjadi tanggap darurat, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk mendukung operasional penanggulangan bencana dengan dukungan data yang valid,” pungkasnya. (Zar).

 

TERKAIT