Diskominfotiks Rohil, Siberriau– Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, menegaskan pentingnya penguatan payung hukum untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memacu inovasi di Negeri Seribu Kubah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna Masa Sidang 1 Tahun 2026 di Aula Sidang DPRD Rohil, Senin (30/03/2026) malam. 

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Effendi didampingi Maston dan Juga Imam Suroso ini, beragenda mendengarkan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus). 

Dalam pidatonya, Jhony Charles mengapresiasi masukan dari delapan fraksi DPRD. Ia tak menampik bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan mandiri. 

"Hampir seluruh Pemda di Indonesia saat ini menghadapi tantangan fiskal yang serupa. Oleh karena itu, perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bukan sekadar rutinitas, tetapi langkah konkret untuk memperluas basis pendapatan melalui optimalisasi aset dan jasa usaha," ujar Jhony Charles. 

Ia menambahkan, regulasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemungutan pajak yang lebih efektif tanpa memberatkan masyarakat, melainkan menyasar potensi-potensi yang selama ini belum tergarap maksimal. 

Terkait Ranperda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, pria yang akrab disapa JC ini menjelaskan bahwa Rohil harus memiliki ekosistem inovasi yang terhubung dengan kebijakan nasional (BRIN). 

"Kita ingin kebijakan pembangunan di Rohil berbasis data dan riset (data-driven policy). Kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah adalah kunci agar daerah kita lebih kompetitif dan mandiri ke depannya," tegasnya. 

Merespons pemaparan Wabup, DPRD Rohil resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah draf regulasi tersebut, yakni Pansus A (Pajak & Retribusi): Diketuai Amansyah, Sekretaris Zahrul Saufi, Pansus B (Riset & Inovasi): Diketuai Purnomo, Sekretaris Reza Pahlevi Siregar dan Pansus C (CSR/Tanggung Jawab Sosial): Diketuai Edison, Sekretaris H. Ali. 

Wakil Ketua DPRD Maston mengingatkan agar Pansus bekerja maraton namun tetap teliti. "Kita ingin produk hukum ini solutif, meningkatkan PAD, tetapi tetap ramah terhadap iklim investasi," kata Maston. 

Agenda Reses 2026. 

Menjelang penutupan rapat, pimpinan sidang Basiran Nur Effendi mengumumkan jadwal Reses Masa Persidangan 1 yang akan dilaksanakan pada 17 hingga 21 April 2026. 

"Momentum reses ini sangat krusial. Kami meminta seluruh anggota dewan turun langsung menjemput aspirasi masyarakat, terutama untuk mengawal implementasi program-program yang telah kita sepakati bersama eksekutif," pungkas Basiran. 

Suasana rapat berlangsung khidmat, mencerminkan harmoni antara eksekutif dan legislatif dalam mengawali langkah pembangunan di momentum Syawal 1447 Hijriah.   

Penulis: Sulisman.  
Foto: Supriatna.

Sumber
https://mediacenter.rohilkab.go.id/view/respon-pandangan-fraksi-dprd-wabub-jhony-charles-optimis-pad-rohil-meningkat-lewat-regulasi-baru