PANGKALAN KERINCI, Siberriau– Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pada Selasa (07/04/2026), guna membahas berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Delik.

Rapat yang sebelumnya sempat mengalami penundaan ini dihadiri oleh perwakilan manajemen PT RAPP, di antaranya H. Mabrur dan Irwansyah dari jajaran Humas. Dari unsur Desa Delik, turut hadir Kepala Desa Saiman, S.Sos, Ketua BPD Desa Delik Andi Sisuanto, Sekretaris BPD Fitriana, tokoh adat Batin Dolik H. Darwis, serta perwakilan pemuda Muhammad Rozi.

Sorotan pada Aspek Keselamatan dan AMDAL

Dalam forum tersebut, perwakilan Desa Delik menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait aspek keselamatan masyarakat di sekitar operasional bandara yang dikelola perusahaan.

Ketua BPD Desa Delik, Andi Sisuanto, menanyakan sejauh mana perusahaan telah melakukan sosialisasi dan simulasi keselamatan penerbangan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan operasional.

Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengatur perlindungan masyarakat di sekitar bandar udara.

Selain itu, pertanyaan juga disampaikan terkait proses peningkatan status Bandara Sultan Syarif Haroen Setia Negara menjadi bandara internasional khusus, khususnya pada aspek pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen lingkungan.

“Kami selaku pemerintah desa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan terkait dokumen AMDAL. Pertanyaan kami, siapa yang mewakili masyarakat Desa Delik dalam proses tersebut?,” tanya Andi Sisuanto dalam rapat.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pelibatan masyarakat terdampak dalam proses penyusunan AMDAL.

Dampak Ekonomi dan Akses Masyarakat

Selain isu keselamatan dan lingkungan, pembahasan juga menyentuh dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Dalam rapat, disampaikan bahwa penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) berdampak pada keterbatasan pemanfaatan ruang udara, termasuk rencana pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti tower BTS.

Dalam forum tersebut juga disampaikan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kontribusi atau dukungan dari perusahaan terhadap masyarakat atas keterbatasan tersebut.

Isu lain yang turut dibahas meliputi:

* Peluang kerja bagi pemuda lokal dalam kegiatan operasional perusahaan;
* Akses nelayan yang terdampak keberadaan tanggul (lock dam);
* Kendala mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

DPRD Dorong Pertemuan Lanjutan

Kepala Desa Delik, Saiman, S.Sos., dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan sejumlah usulan yang telah diajukan sebelumnya, di antaranya terkait penataan dan perbaikan kontur lahan pemakaman, pembangunan infrastruktur masjid, serta jembatan.

Menanggapi berbagai hal yang disampaikan dalam forum tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan mendorong agar dilakukan pertemuan lanjutan antara pihak PT RAPP dan Pemerintah Desa Delik guna membahas solusi secara lebih konkret.

Tanggapan Perusahaan

Upaya konfirmasi lanjutan dilakukan kepada pihak perusahaan melalui perwakilan manajemen PT RAPP, H. Mabrur. Konfirmasi tersebut dilakukan melalui pesan WhatsApp untuk memperoleh kejelasan terkait tindak lanjut hasil rapat.

Dalam keterangannya, H. Mabrur menyampaikan bahwa jadwal pertemuan lanjutan akan diatur kemudian.
“Nanti kita atur waktunya,” ujar H. Mabrur melalui pesan WhatsApp.

Catatan Redaksi

Dalam pemberitaan ini, Andi Sisuanto disebut sebagai Ketua BPD Desa Delik yang turut hadir dalam RDP. Andi Sisuanto juga merupakan Kabiro Pelalawan Media Siberriau.com. Penyusunan berita dilakukan berdasarkan fakta persidangan rapat dan konfirmasi kepada pihak terkait. (Andi Sisuanto).