INHU, Siberriau– Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terus memperkuat strategi pengelolaan keuangan daerah guna menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal. Upaya ini ditunjukkan melalui keikutsertaan Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto, dalam rapat asistensi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan yang diikuti dari Kediaman Dinas Bupati Inhu tersebut membahas proyeksi kemampuan keuangan daerah yang belum memenuhi belanja minimum tahun anggaran 2026. Asistensi ini merupakan bagian dari pendampingan Kemendagri terhadap sekitar 140 pemerintah daerah di Indonesia.

Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendagri, Dwi Wahyuningsih, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada daerah terdampak. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

“Hasil asistensi ini akan melahirkan langkah-langkah strategis untuk tahun anggaran 2026 hingga 2027 sehingga pengelolaan APBD tetap optimal meskipun dalam kondisi keterbatasan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Inspektorat Kemendagri Wilayah IV, Monica Nila Sari, mengungkapkan bahwa tekanan terhadap fiskal daerah dipicu oleh pemangkasan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi pagu belanja minimum sesuai ketentuan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Inhu Ade Agus Hartanto menyoroti aspek Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti batubara dan minyak bumi, kontribusi DBH yang diterima daerah belum sepenuhnya mencerminkan potensi tersebut.

Meski demikian, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Inhu untuk tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat. Ia juga menekankan pentingnya langkah efisiensi dan inovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia.

“Pemkab Inhu akan terus berupaya menjaga keseimbangan fiskal melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran demi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Melalui asistensi ini, diharapkan Pemkab Inhu memperoleh rekomendasi konkret dalam menyusun postur anggaran yang lebih produktif dan adaptif sehingga mampu menjawab tantangan keterbatasan fiskal tanpa mengurangi kualitas layanan publik.(website.inhukab.go.id).

Sumber
https://website.inhukab.go.id/content/detail/1717