Pelalawan, Siberriau— Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut kembali terlihat saat Bupati Zukri Misran mengikuti Launching Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual dari Kantor Bupati Pelalawan, Senin 11 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern yang menuntut integritas tinggi serta kemampuan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah dinamika nasional.

Suasana rapat virtual di Kantor Bupati Pelalawan berlangsung dengan penuh keseriusan dan antusiasme. Sejumlah jajaran pemerintah daerah tampak mengikuti rangkaian pembahasan strategis yang menitikberatkan pada pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai fondasi moral birokrasi, sekaligus penguatan langkah pengendalian inflasi demi menjaga daya beli masyarakat.

Bupati Zukri Misran menilai bahwa pendidikan antikorupsi memiliki peranan penting dalam membentuk karakter aparatur pemerintahan yang profesional, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Menurutnya, budaya antikorupsi tidak cukup hanya dipahami sebagai aturan, namun harus menjadi bagian dari nilai dan etika dalam menjalankan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga memandang bahwa penguatan integritas aparatur akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efektivitas pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain membahas pendidikan antikorupsi, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti langkah pengendalian inflasi yang hingga kini masih menjadi perhatian nasional. Stabilitas harga kebutuhan pokok dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang dapat memengaruhi kondisi perekonomian daerah.

Melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah agar tetap kondusif, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh rasa aman terhadap ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam agenda nasional tersebut juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyesuaikan arah pembangunan dengan tantangan zaman. Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga memperkuat kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang modern, adaptif, dan dipercaya masyarakat. Sebab pembangunan yang kuat tidak hanya dibangun melalui fisik semata, tetapi juga melalui integritas, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Dengan semangat kolaborasi dan penguatan nilai-nilai integritas, Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus bergerak membangun daerah yang maju, berdaya saing, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.

Momentum Perkuat Reformasi Hukum dan Birokrasi

Bupati Pelalawan Zukri Misran bersama jajaran juga menyaksikan apresiasi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus atas peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Menurut Wiyagus, momentum tersebut menjadi wujud nyata pemerintah dan pihak terkait dalam merealisasikan poin Asta Cita ketujuh, yakni memperkuat reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi.

“Kemudian kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama penyelenggaraan pendidikan antikorupsi yang telah ditandatangani oleh pimpinan KPK, kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada bulan April 2025,” ujarnya.

Wiyagus menekankan selama tahun 2025 hingga 2026 terdapat beberapa kasus operasi tangkap tangan yang terjadi di daerah. Kondisi ini patut menjadi alarm bagi semua pihak bahwa aspek penegakan hukum saja tidak cukup, melainkan perlu kolaborasi dan langkah pencegahan untuk memberantas tindakan korupsi.

Menurut Wiyagus, pencegahan tindakan korupsi perlu ditempatkan sebagai fondasi pembentukan generasi muda yang berkarakter dan kreatif. Langkah tersebut penting sebagai strategi dalam menciptakan kekebalan komunal terhadap perilaku yang menjurus pada tindakan korupsi.

“Dan kita harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak usia dini, khususnya sejak masa PAUD dan sekolah dasar karena di usia inilah karakter itu akan dibentuk dan terbentuk,” katanya.

Sejalan dengan itu, Wiyagus menyampaikan bahwa KPK tengah melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2026. Untuk itu, Wiyagus mengajak pemerintah daerah (Pemda) bersinergi menyukseskan kegiatan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Wiyagus juga menyampaikan sejumlah pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada jajaran Pemda.

Adapun Pemda didorong segera menyusun regulasi terkait dukungan terhadap implementasi pendidikan antikorupsi dengan melibatkan perguruan tinggi serta memuat bahan ajar pendidikan antikorupsi yang telah tersedia. Selain itu, Pemda juga didorong mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah, baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Lebih lanjut, Pemda juga diminta melaporkan hasil implementasi pendidikan antikorupsi yang telah dilaksanakan melalui platform milik KPK. Selain itu, Pemda perlu memperkuat peran inspektorat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pendidikan antikorupsi oleh satuan pendidikan.

“Kemendagri akan selalu siap berkolaborasi dan juga bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pada sektor pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan antiporupsi,” tandasnya.

Sebagai informasi, peluncuran kegiatan ini ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Wamendagri Wiyagus, serta Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo kepada perwakilan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Banten Andra Soni, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Asep Sukmana, Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan pihak terkait lainnya. 

Sekjen Kemendagri Minta Pemda Atasi Kenaikan Harga Komoditas Cabai Merah

Bupati Pelalawan Zukri Misran beserta jajaran langsung mendengarkan permintaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir agar jajaran pemerintah daerah (Pemda) yang daerahnya mengalami kenaikan harga komoditas cabai merah segera melakukan langkah pengendalian. Pasalnya, berdasarkan data Kemendagri per 11 Mei 2026, terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada minggu pertama Mei 2026.

“[Pemda] boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan [sampai harga] cabainya naik,” ujar Tomsi pada acara Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta.

Tomsi mengatakan, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), terdapat daerah yang belum bekerja sama dengan Kementan dalam mendukung program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) khusus untuk peningkatan produksi cabai merah. Ada pula daerah yang menolak alokasi kawasan cabai untuk program tersebut. Meskipun demikian, ia meminta daerah dapat mengendalikan harga cabai merah lantaran kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada masyarakat.

Di sisi lain, pada forum yang sama, Tomsi mengapresiasi stok ketersediaan beras yang sangat melimpah, yakni sebanyak 5,19 juta ton. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Meski begitu, ia tetap meminta Perum Bulog memastikan akses distribusi beras ke daerah berlangsung optimal. Pasalnya, masih ada sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras.

“Tolong Ibu [Perum Bulog] data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulognya supaya penyalurannya ditingkatkan,” imbuh Tomsi.

Ia kembali mengingatkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan standar pemerintah dalam memonitor kenaikan harga komoditas. Tomsi mengajak Pemda memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan tidak melebihi HET.

Tomsi menyadari tantangan dan dinamika dalam upaya stabilisasi harga komoditas di daerah tidak mudah. Namun, demikian, berkaca dari berbagai kondisi yang pernah dialami pada tahun-tahun sebelumnya, daerah terbukti mampu mengendalikan harga. Oleh karena itu, ia mendorong daerah agar belajar dari pengalaman dalam mengatasi kenaikan harga, terutama pada musim penghujan maupun kemarau.

“Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, musim penghujan, panas, gelombang tinggi, kita harus sudah bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan itu. Kita sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita itu,” tandas Tomsi.

Turut hadir pada rapat tersebut Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta para pihak terkait lainnya. (Advertorial)

Oleh: Andi Sisuanto
Kabiro Pelalawan Siberriau.com

Sumber: Website Resmi Pemkab Pelalawan
Puspen Kemendagri
Ferdio Irfan Ardiansyah/WAG MEDIA ONLINE DAN PUBLIK